Tertinggi di Sumbagsel, Dewan Kota Bengkulu Minta Kaji Ulang Harga BBM
Bengkulu,rekamjejaknews.com – Komisi III DPRD Kota Bengkulu meminta kepada Gubernur Bengkulu untuk mengkaji ulang kenaikan harga BBM di Bengkulu.
Karena dinilai sangat tinggi jika dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 saat ini. Selain itu juga Komisi III DPRD Kota berharap kepada gubernur agar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diturunkan dari 10 persen ke angka 7,5 persen seperti sebelumnya.
Ketua Komisi III Baidari Citra Dewi mengatakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Bengkulu tertinggi diantara Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
“Sementara di kota besar seperti Kalimantan atau Palembang itu rendah. PBBKB mereka 7,5 sedangkan kita 10. Kita adalah kota termiskin nomor dua dan kenapa itu harus dinaikkan? Sementara masyarakat kita masih banyak masyarakat yang miskin. Kami berharap kepada Pak Gubernur, PBBKB itu diturunkan dari 10 persen menjadi 7,5 persen,” kata Baidari usai rapat kerja dengan PT Pertamina di ruang paripurna DPRD Kota, Selasa (7/9).
Perlu diketahui harga BBM di Provinsi Bengkulu yakni untuk Pertalite Rp 8.000, Pertamax Rp 9.200, Pertamax Turbo Rp 10.050, Dexlite Rp 9.700.
Pertamina Dex Rp 10.450, Solar Non-Subsidi Rp 9.600 dan Minyak Tanah Non-Subsidi Rp 11.220.
Sedangkan harga BBM di Provinsi Sumatera Selatan yakni untuk Pertalite Rp 7.850, Pertamax Rp 9.200, Pertamax Turbo Rp 10.050.
Dexlite Rp 9.700, Pertamina Dex Rp 10.450, Solar Non-Subsidi Rp 9.600 dan Minyak Tanah Non-Subsidi Rp 11.220.
Baidari juga meminta kepada Gubernur jika melakukan evaluasi kenaikan PBBKB, harus mengundang pengusaha yang ada di Kota Bengkulu.
“Tanyakan, apa sanggup? karena perbedaan begitu jauh begitu juga dengan harga minyak. Harga minyak itu di tempat-tempat lain lebih murah dibandingkan dengan tempat kita. Tapi karena kebijakannya ada di Gubernur, maka seharusnya gebernur harus bijak juga karena banyak dari masyarakat kita yang susah di kota Bengkulu. Minyak naik bukan karena Pertamina tapi itu kebijakan dari geburnur atau kepala daerah masing-masing,” jelasnya.
Kemudian ia menambahkan pada dasarnya memang banyak yang berasal dari minyak indusri.
“Tapi industri itu, contohnya PT Batanghari mereka mempunyai banyak karyawan yang orang-orang susah yang berkerja disana sehingga dengan kenaikan minyak, maka PT tersebut yang dulunya membeli banyak sekarang menjadi sedikit,” tambahnya.
Selain itu, Komisi III saat hearing bersama pihak PT Pertamina mempertanyakan progres persiapan PT Pertamina terkait LPG 3 Kg gratis yang dijanjikan oleh Gubernur Bengkulu.
“Sebatas mana persiapan PT Pertamina untuk merealisasikan program gubernur itu, karena saat ini masyarakat sudah banyak yang bertanya. Yang ditanya siapa, dewan kota. Kita mau jawab apa, yang janji siapa yang ditanya siapa. Makanya kami minta kejelasan sudah sejauh mana persiapannya, bisa atau tidak,” tanya Baidari kepada pihak PT Pertamina. (ADV)
